Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / /

  • TPP ASN Aceh Dibahas dalam Kerangka Fiskal dan Regulasi
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    TPP ASN Aceh Dibahas dalam Kerangka Fiskal dan Regulasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menjelaskan bahwa pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh dilakukan secara teknokratis dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kapasitas fiskal daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik.

  • TPP ASN Harus Adil, Permendagri 14/2025 Jadi Rujukan Baru
    Pemerintahan | 7 bulan lalu
    TPP ASN Harus Adil, Permendagri 14/2025 Jadi Rujukan Baru

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber di lingkungan Pemerintah Aceh, hingga saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sementara ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menerimanya dengan nominal bervariasi, bahkan mencapai angka yang sangat tinggi di sejumlah jabatan.

  • Pemkab Aceh Besar cairkan TPP ASN Secara Bertahap
    Aceh | 9 bulan lalu
    Pemkab Aceh Besar cairkan TPP ASN Secara Bertahap

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar memastikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibayarkan secara bertahap. Kebijakan ini diambil untuk memastikan keteraturan keuangan daerah sekaligus mengakomodir kebutuhan pegawai.

  • Nasir Djamil: Segera Akhiri Diskriminasi TPP ASN PPPK di Aceh
    Parlemenkita | 9 bulan lalu
    Nasir Djamil: Segera Akhiri Diskriminasi TPP ASN PPPK di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mendesak Pemerintah Aceh memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) di lingkungan Pemerintah Aceh.

  • PPPK Aceh Dua Tahun Tanpa TPP, Desak Kesetaraan
    Pemerintahan | 10 bulan lalu
    PPPK Aceh Dua Tahun Tanpa TPP, Desak Kesetaraan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Keresahan mengemuka di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh, khususnya dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selama dua tahun terakhir, ribuan tenaga teknis dan tenaga kesehatan yang berstatus PPPK mengaku tidak pernah menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), sebuah hak dasar yang semestinya mereka terima layaknya rekan mereka sesama ASN dari jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

  • Gaji 13 di Aceh Timur Segera Cair
    Pemerintahan | 10 bulan lalu
    Gaji 13 di Aceh Timur Segera Cair

    DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tengah mempersiapkan proses pencairan gaji ke-13 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), DPRK, dan PPPK, di lingkungan Pemkab Aceh Timur.


  • Instruksi Pj Bupati, TPP ASN dan Gaji Tenaga Kontrak di Simeulue Siap Dicairkan
    Aceh | 1 tahun lalu
    Instruksi Pj Bupati, TPP ASN dan Gaji Tenaga Kontrak di Simeulue Siap Dicairkan

    DIALEKSIS.COM | Sinabang - Penjabat Bupati Simeulue Teuku Reza Fahlevi, M.M, Kamis (27/2/2025) mengistruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) melalui Pj. Sekda Dodi Juliardi Bas, S.STP M.M, untuk segera mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan TPP ASN dan Gaji Tenaga Kontrak Daerah Desember 2024 ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Simeulue.

  • Kemendagri Sebut Tambahan Insentif untuk ASN Disesuaikan dengan Kemampuan Pemda
    Nasional | 3 tahun lalu
    Kemendagri Sebut Tambahan Insentif untuk ASN Disesuaikan dengan Kemampuan Pemda

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah (Pemda). Kemendagri melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menyampaikan hal itu pada Rapat Internalisasi Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri Jakarta, Selasa (29/11/2022).